BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kembali memperkuat struktur birokrasi melalui pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Pelantikan berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung pada Senin (4/5/2026).
Pengambilan sumpah jabatan dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekdaprov) Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, yang hadir mewakili Gubernur Lampung. Pelantikan ini didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 800.1.3.3/1428/VI.04/2026 dan Nomor 800.1.3.3/1446/VI.04/2026 tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
Adapun enam pejabat yang resmi dilantik dan menduduki posisi baru adalah sebagai berikut:
Ir. Bani Ispriyanto, M.M. – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
Ir. Liza Derni, M.M. – Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan.
Mirza Irawan Dwi Atmaja, S.Sos., M.M. – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Desti Arisandi, S.P., M.M. – Kepala Dinas Perkebunan.
Ir. Toni Ferdinand Syah, S.T., M.T. – Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Asrul Tristianto, S.T., M.T. – Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
Dalam sambutan Gubernur Lampung yang dibacakan oleh Sekdaprov, ditegaskan bahwa rotasi jabatan merupakan bagian dari sistem manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terukur, akuntabel, dan berbasis kinerja. Pengisian jabatan strategis ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam menempatkan figur yang memiliki kompetensi, integritas, serta kapasitas kepemimpinan untuk menjawab tantangan pembangunan daerah yang semakin dinamis.
"Jabatan adalah amanah yang dapat dievaluasi sewaktu-waktu. Karena itu, bekerjalah dengan sungguh-sungguh, penuh loyalitas, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas," tegasnya.
Senada dengan hal tersebut, Sekdaprov Marindo Kurniawan berharap pelantikan ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Langkah ini diharapkan mampu mengoptimalkan kinerja Pemprov Lampung dalam mewujudkan daerah yang maju dan berdaya saing.
