LAHAT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat bergerak cepat merespons permasalahan banjir yang kerap melanda pemukiman warga akibat masifnya pembangunan ruko dan perumahan, namun tidak diimbangi dengan sistem drainase yang memadai. Sebagai langkah tegas, Wakil Bupati Lahat, Widia Ningsih, S.H., M.H., memimpin langsung rapat koordinasi di ruang Off Room Pemerintah Kabupaten Lahat.
Dalam arahannya, Widia Ningsih menginstruksikan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Banjir yang akan dikomandoi langsung oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Satgas ini dirancang untuk bekerja secara rutin dan berkelanjutan, bukan hanya sebagai respons saat intensitas hujan tinggi, tetapi menjadi agenda kerja tetap pemerintah daerah.
Widia menyoroti kondisi saluran air dan sungai kecil yang sejak tahun 2017 minim mendapatkan normalisasi. Situasi ini diperparah oleh maraknya pembangunan ruko yang didirikan tepat di atas drainase, sehingga memicu penyumbatan dan menyebabkan banjir saat hujan turun.
Sebagai solusi konkret, Pemkab Lahat telah menyiapkan sejumlah langkah strategis, antara lain:
Penertiban Perizinan: Memperketat pengawasan perizinan bangunan dan menindak tegas pelanggaran tata ruang yang merugikan kepentingan umum.
Pemetaan Drainase: Memerintahkan Dinas PUPR untuk segera memetakan titik-titik krusial drainase guna dilakukan perbaikan atau pengalihan saluran agar aliran air kembali lancar.
Penganggaran Normalisasi: Berkomitmen memperjuangkan alokasi anggaran untuk normalisasi sungai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan mendatang.
Sinergi Lintas Sektor: Memperkuat koordinasi mulai dari tingkat dinas hingga kecamatan untuk memastikan penanganan banjir dapat terurai secara bertahap.
Widia berharap kolaborasi yang solid ini dapat memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Lahat di tengah pesatnya laju pembangunan daerah.
