BANDAR LAMPUNG – Anggota Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, menegaskan komitmennya untuk terus mengawal implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KMP). Pengawalan ini dilakukan guna memastikan program strategis nasional tersebut berjalan optimal, tepat sasaran, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat desa.
"Sebagai anggota DPRD dan kader partai, saya berkomitmen untuk terus mengawal implementasi program MBG dan KMP agar berjalan optimal. Program ini sangat baik dan berpotensi besar menggerakkan ekonomi desa. Kita harus pastikan pelaksanaannya maksimal agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," ujar Mikdar di Bandar Lampung, Kamis (30/4/2026).
Poin-Poin Utama:
1. Pemerataan Ekonomi dan Pengentasan Ketimpangan
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung ini menyoroti perputaran ekonomi nasional yang selama ini masih terpusat di wilayah perkotaan, khususnya Pulau Jawa. Kondisi tersebut memicu urbanisasi tenaga kerja usia produktif dari desa ke kota.
Sejalan dengan visi pemerataan ekonomi hingga ke tingkat desa yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, program MBG dan KMP dihadirkan untuk mendistribusikan perputaran uang dan menciptakan peluang kerja langsung di daerah.
2. Potensi Perputaran Ekonomi Mencapai Rp60 Miliar per Kecamatan
Mikdar menjelaskan bahwa program MBG akan didukung oleh keberadaan dapur umum di setiap kecamatan. Dengan estimasi satu dapur mengelola anggaran hingga Rp1 miliar per bulan, maka empat hingga lima dapur di satu kecamatan mampu menghasilkan perputaran uang mencapai Rp5 miliar per bulan.
Jika dikalkulasikan, perputaran anggaran melalui program ini bisa mencapai Rp60 miliar per tahun di setiap kecamatan. Angka tersebut diyakini akan menghidupkan sektor tenaga kerja dan UMKM, termasuk penyerapan hasil tani maupun bahan pokok masyarakat sekitar.
3. Penguatan Ekosistem melalui Koperasi Merah Putih
Selain menyediakan makanan, ekosistem ekonomi desa akan diperkuat oleh kehadiran Koperasi Merah Putih. Koperasi ini dirancang tidak hanya untuk mengelola bahan baku dapur umum, tetapi juga mendistribusikan pupuk, sembako, dan kebutuhan lainnya.
Mikdar optimistis jika dikelola secara profesional dan didukung oleh akses permodalan perbankan, koperasi ini dapat berkembang layaknya minimarket modern, namun dengan keuntungan yang sepenuhnya kembali kepada kesejahteraan anggota.
4. Pentingnya Pengawasan dan Mitigasi Risiko
Meskipun memberikan peluang besar, Mikdar mengingatkan pentingnya pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan. Ia menekankan bahwa jika terdapat kendala dalam eksekusinya, hal tersebut berada pada tataran teknis pelaksanaan oleh oknum, bukan pada esensi programnya. Oleh karena itu, pengawalan ketat oleh legislatif bersama masyarakat akan terus dilakukan demi menjaga integritas program.
