Pesisir Barat – Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung I, Mukhlis Basri, mengajak insan pers dan masyarakat untuk mengedepankan prinsip objektivitas dalam mengawasi pelaksanaan proyek penanganan abrasi pantai di Kabupaten Pesisir Barat senilai Rp17,6 miliar.
Pernyataan tersebut disampaikan Mukhlis Basri saat menanggapi munculnya dugaan penggunaan pasir laut sebagai material proyek yang dinilai tidak sesuai spesifikasi. Menurutnya, setiap informasi yang berkembang perlu diverifikasi terlebih dahulu agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru.
Mukhlis mengungkapkan, dirinya telah turun langsung ke lokasi proyek bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, pengawas proyek, serta pihak kontraktor untuk memastikan kondisi di lapangan.
"Saya langsung mengajak Pak Sekda dan didampingi pengawas serta pihak ketiga meninjau lokasi. Kami berdialog dengan kontraktor, dan mereka menjelaskan bahwa pasir yang digunakan berasal dari Liwa, bukan pasir laut," ujar Mukhlis, Kamis (6/8/2026).
Ia mengapresiasi peran media dan masyarakat yang turut mengawasi jalannya pembangunan. Namun, menurutnya setiap dugaan pelanggaran sebaiknya dibuktikan melalui proses verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Sebaiknya sebelum ada pemberitaan dilakukan cek dan balance. Jangan langsung memvonis pemerintah atau kementerian bahwa material tersebut pasir laut. Kalau memang ada kecurigaan, silakan ambil sampelnya dan uji di laboratorium. Kalau hasilnya memang tidak sesuai, berarti kontraktornya yang harus bertanggung jawab," tegasnya.
Mukhlis menilai pemberitaan yang berimbang akan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat sekaligus mendukung pengawasan terhadap proyek strategis pemerintah.
Ia juga menjelaskan bahwa perjuangan memperoleh anggaran penanganan abrasi di Kabupaten Pesisir Barat tidaklah mudah. Semula proyek tersebut direncanakan sepanjang 450 meter, namun karena adanya kebijakan efisiensi anggaran, realisasinya menjadi sepanjang 150 meter dengan nilai mencapai Rp17,6 miliar.
"Begitu berat perjuangan agar anggaran penanganan abrasi ini bisa turun ke Pesisir Barat. Harapan saya, teman-teman pers dapat melihat pekerjaan ini secara objektif," katanya.
Menurut Mukhlis, penanganan abrasi pantai merupakan kebutuhan mendesak mengingat wilayah pesisir Kabupaten Pesisir Barat terus menghadapi ancaman gelombang laut yang berpotensi merusak infrastruktur, fasilitas umum, hingga permukiman masyarakat.
Ia juga menyampaikan bahwa alokasi anggaran nasional untuk penanganan abrasi pada tahun 2027 masih sangat terbatas.
"Tahun 2027 anggaran nasional untuk penanganan abrasi hanya sekitar lima kilometer di seluruh Indonesia. Padahal negara kita adalah negara kepulauan yang memiliki garis pantai sangat panjang dan membutuhkan penanganan yang serius," jelasnya.
Mukhlis berharap seluruh pihak, baik pemerintah, media maupun masyarakat, dapat bersama-sama mengawal pelaksanaan proyek agar berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
"Kritik tentu boleh, tetapi mari kita sama-sama objektif melihat fakta di lapangan sehingga pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat dapat terus berlanjut," tutupnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan yang diberikan Mukhlis Basri dalam memperjuangkan pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat, khususnya penanganan abrasi pantai.
"Kami menyampaikan terima kasih atas perjuangan dan kontribusi nyata Bapak Mukhlis Basri dalam membantu menghadirkan anggaran penanganan abrasi di Pesisir Barat. Pemerintah daerah berkomitmen mendukung pelaksanaan proyek ini agar berjalan sesuai ketentuan, spesifikasi teknis, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kami juga terbuka terhadap pengawasan dari semua pihak sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang akuntabel dan berkualitas," ujar Tedi.
Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaksana proyek, media, dan masyarakat dapat terus terjalin sehingga pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pesisir Barat dapat berjalan optimal dan menjawab kebutuhan masyarakat. (*)