BANDAR LAMPUNG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung mengambil langkah tegas untuk membenahi kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, menegaskan pihaknya membuka seluruh postur anggaran secara transparan kepada fraksi-fraksi untuk dievaluasi total.
Belanja daerah yang dinilai tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat dipastikan akan dipangkas agar ruang fiskal dapat dialihkan ke program-program prioritas. Langkah ini juga menjadi tindak lanjut atas arahan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK agar penganggaran berjalan akuntabel dan tepat sasaran.
"Kami membuka seluruh postur anggaran kepada fraksi-fraksi. Mana yang tidak diperlukan, kami siap evaluasi. DPRD harus menjadi contoh bahwa anggaran disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar rutinitas," tegas Giri, Rabu (29/7/2026).
Fokus Prioritas Pertanian dan Temuan Ketimpangan Layanan Publik
Sebagai Ketua Badan Anggaran DPRD, Giri menargetkan APBD 2027 sebagai instrumen pendorong pertumbuhan ekonomi, perbaikan Nilai Tukar Petani (NTP), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta penekanan angka ketimpangan (gini ratio). DPRD berkomitmen mengawal program unggulan gubernur di sektor pertanian, seperti bantuan bibit, pupuk, alat pengering (dryer), hingga penanganan konkret terhadap serangan hama tikus yang marak dikeluhkan petani.
Dalam pembahasan APBD Perubahan, DPRD juga menemukan sejumlah ketimpangan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD):
RSUD Bandar Negara Husada: Adanya kendala operasional di mana tenaga dokter spesialis telah tersedia dan digaji, namun belum ditunjang oleh fasilitas alat kesehatan (alkes) yang memadai. DPRD mendorong Pemprov segera berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan.
Lonjakan Belanja Pegawai: Adanya usulan kenaikan belanja pegawai di sejumlah OPD yang mencapai 7 hingga 15 persen. Giri menyayangkan hal ini karena berpotensi menggerus alokasi pembangunan publik. Sebagai bentuk keteladanan, Sekretariat DPRD Lampung telah merasionalisasi anggarannya sehingga kenaikan belanja pegawai tetap di bawah 2,5 persen.
"Jangan sampai anggaran yang seharusnya dinikmati masyarakat justru habis untuk belanja pegawai. Semangat efisiensi harus dimulai dari pemerintah sendiri," ujar Giri.
Evaluasi Bapenda dan Target PAD yang Akurat
Selain dari sisi belanja, sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) turut menjadi sorotan tajam. DPRD meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memperbarui strategi pemungutan pajak daerah agar target PAD tidak kembali meleset seperti capaian tiga tahun terakhir.
DPRD juga menemukan ketidaksesuaian antara data retribusi di lapangan dengan laporan resmi, termasuk pada penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP). Temuan ini akan menjadi bahan evaluasi guna meningkatkan transparansi tata kelola keuangan daerah.
"Kami ingin APBD Lampung menjadi APBD paling berkualitas. Setiap rupiah harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," pungkasnya.