BANDAR LAMPUNG, 4 Maret 2026 – Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, S.Pd., M.M., menyampaikan kritik keras terkait meningkatnya kasus campak di ibu kota Provinsi Lampung. Lonjakan ini dinilai sebagai sinyal bahaya yang membuktikan adanya lubang besar dalam sistem pencegahan penyakit menular dan ketidaksiapan logistik kesehatan di tingkat daerah.
Berdasarkan data yang dihimpun, kebutuhan vaksin campak di Bandar Lampung mencapai puluhan ribu dosis. Namun ironisnya, stok yang tersedia saat ini dilaporkan hanya ratusan vial—atau tidak sampai 5 persen dari total kebutuhan riil masyarakat.
Alarm Keras Kekebalan Kelompok Asroni menegaskan bahwa campak adalah penyakit yang sepenuhnya dapat dicegah melalui imunisasi. Jika kasus terus merangkak naik, hal tersebut menandakan kegagalan dalam mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok.
“Standar minimal cakupan imunisasi itu 95 persen. Jika turun 10 persen saja, risiko lonjakan kasus akan sangat signifikan. Kita tidak boleh bermain-main dengan angka; satu kasus bisa berkembang menjadi ratusan dalam waktu singkat jika ribuan anak belum terlindungi,” tegas Asroni, Rabu (4/3).
Desakan Audit dan Transparansi Data Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung secara resmi mengeluarkan empat desakan utama kepada Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan:
Audit Cepat: Melakukan pendataan ulang cakupan imunisasi di seluruh kecamatan secara akurat.
Transparansi Kasus: Membuka data jumlah kasus riil beserta peta sebarannya agar masyarakat waspada.
Percepatan Distribusi: Melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat untuk pengiriman stok vaksin tambahan.
Imunisasi Kejar: Melaksanakan gerakan imunisasi massal yang terukur dan terjadwal bagi anak-anak yang terlewat.
Pertanggungjawaban Dinas Kesehatan Dalam waktu dekat, Komisi IV akan memanggil Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung untuk meminta keterangan teknis serta proyeksi mitigasi jika stok vaksin tidak kunjung terpenuhi. Asroni mengingatkan bahwa pemerintah harus hadir sebagai pelindung, bukan sekadar bersikap reaktif setelah jatuh korban.
“Jika ini tidak ditangani dengan serius, kita sedang mempertaruhkan generasi masa depan. Setiap anak di Bandar Lampung berhak mendapatkan perlindungan kesehatan yang layak, dan kami akan mengawal ini hingga tuntas,” pungkasnya.
