BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mengonfirmasi kehadirannya pada puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang akan dipusatkan di Serang, Banten, pada 9 Februari mendatang. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat menerima audiensi dan undangan resmi dari Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung, Wirahadikusumah, di ruang kerjanya, Jumat (23/1/2026).
“Terima kasih atas undangannya, saya pastikan akan hadir. Protokol akan segera menjadwalkan keberangkatan ke Banten,” ujar Gubernur yang akrab disapa Mirza tersebut.
Penghargaan Kebudayaan untuk Lampung Utara
Selain agenda kehadiran, Gubernur Mirza memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bupati Lampung Utara, Hamartoni Ahadis, yang dijadwalkan menerima Anugerah Kebudayaan dari PWI Pusat. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan kepemimpinannya dalam melestarikan tradisi Cangget Bakha.
“Selamat kepada Pak Hamartoni. Ini pencapaian yang keren dan membanggakan. Saya berharap anugerah kebudayaan ini dapat menjadi inspirasi bagi para bupati dan walikota lainnya di Lampung untuk terus menjaga akar budaya kita,” tambahnya.
Seni Lampung Siap Memukau di Kancah Nasional
Ketua PWI Lampung, Wirahadikusumah, menjelaskan bahwa kontribusi Lampung dalam HPN 2026 tidak hanya melalui kehadiran pejabat daerah, tetapi juga melalui pertunjukan seni sakral. Pada 8 Februari 2026, Tari Bedayo Abung Siwo Migo asal Lampung Utara akan ditampilkan dalam rangkaian acara resmi.
Tarian ini merupakan tarian kebesaran sembilan marga dari masyarakat Lampung Abung yang melambangkan persatuan, kehormatan, dan kemuliaan. Selain itu, tradisi Cangget Bakha yang dilestarikan di Lampung Utara juga menjadi sorotan nasional karena nilai historisnya sebagai ajang silaturahmi sakral Muli-Mekhanai (pemuda-pemudi) Lampung.
Momentum Penguatan Hubungan Pemerintah dan Pers
Kehadiran Gubernur Lampung dalam HPN 2026 diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan institusi pers. Melalui ajang ini, Lampung berkesempatan mempromosikan potensi daerah sekaligus merayakan kebebasan pers yang bertanggung jawab dalam mengawal pembangunan nasional.
