BANDAR LAMPUNG — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Lampung periode 2026–2031. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Daerah (Musda) HKTI Provinsi Lampung sekaligus pelantikan 15 pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HKTI se-Provinsi Lampung di Gedung Balai Keratun, Jumat (31/7/2026).
Acara tersebut dihadiri oleh Sekjen DPN HKTI sekaligus Kepala Badan Karantina Nasional H. Abdul Kadir Karding, unsur Forkopimda, pengurus HKTI daerah, serta para pelaku usaha sektor agribisnis.
Dalam pidatonya, Gubernur Mirza mengajak seluruh pengurus HKTI Lampung memperkuat konsolidasi organisasi untuk mengawal transformasi hilirisasi sektor pertanian demi meningkatkan taraf hidup masyarakat perdesaan.
"Petani tidak mungkin bisa maju tanpa hilirisasi, dan hilirisasi membutuhkan peran pengusaha yang didukung daya saing tinggi. Kita harus menguasai pasar global dengan ongkos produksi yang murah dan kuantitas yang masif," ujar Gubernur Mirza.
Sektor Vital Lampung dan 4 Program Strategis Sektor Pertanian
Gubernur Mirza menegaskan bahwa sektor pertanian merupakan tulang punggung ekonomi Lampung. Dari total wilayah seluas 3,3 juta hektare, sekitar 1,8 juta hektare di antaranya merupakan lahan budidaya tanaman pangan serta perkebunan yang menjadi sumber penghidupan bagi 1,6 juta keluarga.
Guna mempercepat efisiensi produksi dan nilai tambah hasil panen, Pemprov Lampung menyiapkan empat program prioritas sektor pertanian:
4 Program Strategis Pertanian Pemprov Lampung:
Aplikasi Pupuk Organik: Penerapan Pupuk Organik Cair (POC) secara masif di 2.000 desa.
Saran Pascapanen: Penyediaan 500 unit mesin pengering (dryer) untuk menjaga kualitas hasil panen.
Infrastruktur Penyimpanan: Pembangunan silo penyimpanan komoditas di tingkat kecamatan.
Pendidikan Generasi Muda: Pemberian 2.500 beasiswa bagi anak-anak petani di Lampung.
Dukungan Badan Karantina Nasional untuk Ekspor Produk Unggulan
Sementara itu, Sekjen DPN HKTI yang juga menjabat Kepala Badan Karantina Nasional, H. Abdul Kadir Karding, menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mewujudkan swasembada pangan nasional sebagai agenda prioritas kepemimpinan Presiden RI.
Badan Karantina Nasional siap memberikan kemudahan kemitraan dan percepatan izin ekspor (biosecurity & traceability) bagi komoditas unggulan Lampung seperti gula, jagung, hingga tapioka melalui program Sahabat Karantina.
"Bagi Presiden, swasembada pangan adalah ideologi. Urusan karantina dan ekspor produk pertanian dari Lampung akan kita buat cepat dan mudah, selama aman serta memenuhi standar negara tujuan," tegas Abdul Kadir Karding.