BANDUNG — Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menghadiri Rapat Dewan Pengurus III Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Grand Sunshine Resort & Convention, Soreang, Kabupaten Bandung, Jumat (31/7/2026).
Forum tahunan ini menjadi wadah konsolidasi strategis bagi para bupati dari seluruh Indonesia dalam memperkuat koordinasi, menyelaraskan program pembangunan, serta membangun kerja sama antardaerah guna menghadapi berbagai tantangan otonomi daerah.
Kehadiran Bupati Egi mempertegas komitmen Pemkab Lampung Selatan untuk memperluas jejaring kemitraan nasional serta aktif menyuarakan aspirasi daerah di tingkat pusat.
"Hari ini saya mengikuti Rapat Dewan Pengurus APKASI 2026 di Kabupaten Bandung bersama para bupati dari berbagai wilayah. APKASI memiliki peran penting sebagai wadah bertukar gagasan, pengalaman, dan pandangan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan serta kualitas pelayanan publik," ujar Bupati Radityo Egi Pratama.
Soroti Tiga Isu Utama: Otonomi, Evaluasi Kerja, dan Kebijakan Fiskal
Dalam pertemuan tersebut, para kepala daerah membahas sejumlah isu krusial yang berdampak langsung terhadap akselerasi pembangunan di tingkat kabupaten.
Poin Pembahasan Strategis Rapat APKASI 2026:
Penguatan Otonomi Daerah: Mendorong kemandirian tata kelola pemerintahan kabupaten yang lebih adaptif dan fleksibel.
Evaluasi Program Kerja: Mengukur efektivitas agenda organisasi APKASI dalam memfasilitasi kebutuhan pemerintah daerah.
Kebijakan Fiskal Daerah: Membahas penguatan alokasi anggaran dan transfer daerah agar percepatan pembangunan kabupaten berjalan optimal.
Kemitraan Solid Kunci Pemerataan Pembangunan
Bupati Egi berharap gagasan dan rekomendasi yang dirumuskan dalam Rapat Dewan Pengurus APKASI ini dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat sebagai masukan penyusunan kebijakan nasional.
Sinergi yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah diyakini menjadi modal utama dalam menciptakan regulasi yang berpihak pada kebutuhan kabupaten, sekaligus mendorong pemerataan ekonomi di seluruh penjuru Nusantara.