BANDAR LAMPUNG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung berkomitmen melakukan pembenahan besar-besaran terhadap kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, menegaskan pihaknya membuka seluruh postur anggaran secara transparan untuk dievaluasi bersama seluruh fraksi.
Langkah ini diambil guna memastikan belanja daerah yang dinilai tidak memberi dampak langsung kepada masyarakat dipangkas, sehingga alokasi anggaran dapat dialihkan ke program prioritas. Inisiatif tersebut juga merupakan respons atas arahan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK agar penganggaran daerah berjalan akuntabel dan tepat sasaran.
"Kami membuka seluruh postur anggaran kepada fraksi-fraksi. Mana yang tidak diperlukan, kami siap evaluasi. DPRD harus menjadi contoh bahwa anggaran disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar rutinitas," tegas Giri, Rabu (29/7/2026).
Fokus Indikator Makro dan Penguatan Sektor Pertanian
Sebagai Ketua Badan Anggaran DPRD, Giri menargetkan penyusunan APBD 2027 tidak sekadar menjadi dokumen belanja rutin pemerintah daerah. Penganggaran akan difokuskan untuk memperbaiki indikator makro, mulai dari pertumbuhan ekonomi, Nilai Tukar Petani (NTP), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hingga penekanan gini ratio.
DPRD Lampung juga berkomitmen mengawal program prioritas di sektor pertanian, termasuk pengadaan bibit, pupuk, alat pengering (dryer), hingga alokasi anggaran penanganan serangan hama tikus yang marak dikeluhkan petani.
Soroti Kenaikan Belanja Pegawai hingga Fasilitas RSUD
Dalam pembahasan APBD Perubahan, DPRD Lampung menyoroti sejumlah ketimpangan di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD):
RSUD Bandar Negara Husada: DPRD menemukan ketersediaan tenaga dokter spesialis yang telah digaji namun belum ditunjang fasilitas alat kesehatan (alkes) yang memadai. Pihaknya mendorong Pemprov Lampung segera berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan.
Efisiensi Belanja Pegawai: DPRD mengritik usulan kenaikan belanja pegawai di sejumlah OPD yang mencapai 7 hingga 15 persen karena berpotensi menggerus ruang fiskal pembangunan. Sebagai contoh efisiensi, Sekretariat DPRD Lampung telah merasionalisasi anggaran sehingga kenaikan belanja pegawai tetap di bawah 2,5 persen.
"Jangan sampai anggaran yang seharusnya dinikmati masyarakat justru habis untuk belanja pegawai. Semangat efisiensi harus dimulai dari pemerintah sendiri," ujar politisi Partai Gerindra tersebut.
Evaluasi Kinerja Bapenda dan Akurasi PAD
Sisi pendapatan daerah juga tak luput dari evaluasi. DPRD meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memperbarui strategi pemungutan pajak agar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak kembali meleset seperti pencapaian tiga tahun terakhir.
DPRD turut mengidentifikasi diskrepansi data retribusi di lapangan dengan laporan resmi, termasuk pada penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP). Temuan ini akan menjadi poin evaluasi mendasar guna mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan berkualitas.