BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung mempertegas komitmennya dalam menjaga stabilitas harga komoditas dan memperkuat daya beli masyarakat. Langkah ini diwujudkan melalui keikutsertaan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Yanyan Ruchyansyah, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar secara virtual oleh Kemendagri RI dari Ruang Command Center Dinas Kominfotik Lampung, Senin (18/5/2026).
Rakor rutin mingguan yang dipimpin oleh Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir, serta diikuti oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Indonesia ini menekankan bahwa kehadiran birokrasi dalam rapat tidak akan berdampak jika tidak dibarengi aksi nyata. Otoritas pusat menginstruksikan seluruh pemerintah daerah untuk bergerak taktis di lapangan guna mengantisipasi lonjakan harga, khususnya pada sektor komoditas pangan strategis.
Dalam arahannya, Tomsi Tohir meminta daerah mengimplementasikan enam langkah konkret pengendalian inflasi secara konsisten. Enam instrumen tersebut meliputi pemantauan harga pasar secara berkala, pelaksanaan operasi pasar murah, penyaluran bantuan pangan tepat sasaran, perluasan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), serta pengawasan ketat jalur distribusi logistik agar harga komoditas tetap berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku.
Ditinjau dari eskalasi makro, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, memaparkan bahwa inflasi tahunan nasional pada April 2026 berada di angka 2,42 persen, dengan inflasi bulanan sebesar 0,13 persen. Guna menjaga tren intervensi yang positif tersebut, Pemprov Lampung memastikan bakal terus mengonsolidasikan sinergi lintas sektoral bersama TPID kabupaten/kota, Bulog, dan kementerian terkait demi menjamin ketersediaan pasokan pangan yang merata di seluruh wilayah Lampung.
