BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen menjadikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai motor penggerak baru ekonomi kerakyatan. Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan bahwa rantai pasok dapur pangan program strategis nasional ini wajib memprioritaskan komoditas lokal guna meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, dan pelaku UMKM di pedesaan.
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Mirza saat menghadiri Pelantikan Pengurus Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Gratis (Gapenbi) Provinsi Lampung Periode 2025–2030 di Ballroom Hotel Radisson, Bandar Lampung, Selasa (19/5/2026). Menurutnya, program gagasan Presiden Prabowo Subianto ini memiliki fungsi ganda: investasi pemenuhan nutrisi generasi masa depan sekaligus instrumen taktis pengentas kemiskinan dan ketimpangan sosial.
Gubernur Mirza memaparkan, Lampung menghadapi tantangan struktural di mana mayoritas warganya bergantung pada sektor pertanian, namun sering kali terpukul oleh fluktuasi harga komoditas seperti jagung dan singkong. Kehadiran lebih dari seribu dapur MBG yang kini tersebar di Lampung diharapkan mampu membalikkan keadaan tersebut dengan mengalirkan uang negara langsung ke perputaran ekonomi desa.
"Ke depan, dapur MBG tidak boleh hanya bergantung pada pemasok dari kota. Produk pertanian dan peternakan desa harus menjadi bagian utama rantai pasok. Kita akan dorong kerja sama antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan koperasi desa dan pelaku usaha lokal di seluruh kabupaten/kota," tegas Gubernur Mirza.
Sinergi ini disambut positif oleh Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Badan Gizi Nasional (BGN) RI, Tengku Syahdana. Ia menyebut perputaran anggaran di setiap dapur MBG memiliki dampak ekonomi yang luar biasa. BGN meminta seluruh pemangku kebijakan memastikan masyarakat lokal terlibat aktif. "Jangan ada masyarakat yang hanya menjadi penonton. Semua harus menjadi bagian dari rantai pasok dan naik kelas bersama," ujar Tengku.
Di sisi lain, perputaran program ini juga merefleksikan kuatnya iklim gotong royong sektor swasta. Ketua Umum Gapenbi, Alven Sony, mengungkapkan bahwa ribuan dapur MBG yang telah berdiri di berbagai daerah saat ini murni merupakan hasil investasi mandiri para mitra tanpa menyedot dana pembangunan dari APBN. Melalui pelantikan pengurus Gapenbi Lampung, sinergi segitiga antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat diharapkan semakin solid dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan gizi di Bumi Ruwa Jurai.
