BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung terus mematangkan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini dibahas intensif dalam audiensi antara Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, bersama Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung, Soetriningsih, di Ruang Kerja Sekda, Kamis (23/04/2026).
Pertemuan tersebut difokuskan pada persiapan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana Tahun 2026 yang dijadwalkan menjadi motor penggerak visi Lampung Maju dan Indonesia Emas 2045.
Fokus Evaluasi dan Inovasi Lapangan
Kepala Perwakilan BKKBN Lampung, Soetriningsih, mengungkapkan bahwa Rakorda yang akan digelar pada 28-29 April mendatang bakal melibatkan 120 mitra kerja strategis. Beberapa poin krusial yang menjadi sorotan meliputi:
Integrasi Program Siklus Hidup: Memastikan layanan bagi ibu hamil, balita, hingga lansia selaras dengan program pembangunan daerah.
Capaian MBG 3B: Keberhasilan implementasi layanan bagi 520.000 sasaran di seluruh Lampung.
Inovasi Sosial: Pengembangan gerakan "Ayah Teladan Indonesia" serta optimalisasi "Sekolah Lansia" bagi warga usia di atas 60 tahun.
"Kami melakukan evaluasi rutin setiap dua bulan bersama OPD-KB di kabupaten/kota guna memastikan target kependudukan tetap terukur dan tepat sasaran," jelas Soetriningsih.
Apresiasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan
Dalam agenda mendatang, Pemerintah Provinsi Lampung dijadwalkan menerima penghargaan atas dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Terbaik. Sekdaprov Marindo Kurniawan menilai apresiasi ini sebagai bukti nyata keberhasilan daerah dalam menjalankan tata kelola kependudukan yang sesuai prosedur nasional.
"Penghargaan ini adalah hasil kerja keras kita dalam memastikan kebijakan daerah in-line dengan program pusat. Yang utama adalah bagaimana sinergi vertikal dan horizontal ini berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat," ujar Marindo.
Dukungan Penuh Pemerintah Daerah
Pemprov Lampung memandang BKKBN sebagai mitra vital dalam menjalankan fungsi-fungsi krusial pembangunan. Sekdaprov menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memfasilitasi dan menyelaraskan program-program BKKBN ke dalam program kerja OPD terkait di 15 kabupaten/kota.
"Target pembangunan SDM akan lebih cepat tercapai jika program instansi vertikal seperti BKKBN diinternalisasikan sepenuhnya ke dalam program daerah. Kami siap mendukung penuh," pungkasnya.
