PESAWARAN – Pemerintah Kabupaten Pesawaran bersama Kejaksaan Negeri Pesawaran meluncurkan Program Inovasi Andan Jejama BUMDes (AJB) untuk memperkuat tata kelola dan mengembangkan potensi ekonomi desa.
Program yang diinisiasi Kejari Pesawaran bersama Pemkab Pesawaran melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) tersebut diluncurkan di Balai Desa Purworejo, Kecamatan Negeri Katon, Senin, 16 November 2026.
Inovasi AJB diharapkan menjadi wadah sinergi antara pemerintah daerah, kejaksaan, ABPEDNAS, pemerintah desa, dan pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kolaborasi ini diarahkan untuk membangun usaha desa yang profesional, transparan, taat hukum, dan berkelanjutan.
Bupati Pesawaran, Hj. Nanda Indira B., S.E., M.M., mengatakan program AJB merupakan langkah strategis untuk memperkuat peran BUMDes sebagai penggerak perekonomian desa.
Menurutnya, keberhasilan BUMDes tidak hanya dilihat dari perkembangan unit usaha dan keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari kontribusinya dalam meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan masyarakat.
Nanda menegaskan, pengelolaan BUMDes perlu melibatkan masyarakat secara aktif. Hasil pertanian, produk UMKM, dan berbagai komoditas lokal diharapkan mendapat ruang pemasaran melalui unit usaha yang dikelola BUMDes.
"Kita ingin membangun ekosistem ekonomi desa yang saling menguntungkan. BUMDes harus berkembang, tetapi masyarakat sebagai pilar utamanya juga harus menjadi pihak yang paling merasakan manfaat dari perputaran ekonomi tersebut," ujar Nanda.
Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan BUMDes yang solid, berintegritas, profesional, dan transparan. Dengan dukungan masyarakat serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, Nanda optimistis program AJB dapat menjadi model pengembangan ekonomi desa yang diterapkan di wilayah lain.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Pesawaran, Umi Kalsum, S.H., M.H., menjelaskan bahwa BUMDes memiliki posisi strategis dalam mengoptimalkan potensi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).
Namun, potensi tersebut harus didukung tata kelola kelembagaan dan manajemen usaha yang baik agar pelaksanaannya tidak menimbulkan persoalan hukum.
Menurut Umi, pengelolaan BUMDes perlu berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Prinsip tersebut penting untuk memastikan penyertaan modal desa, pemanfaatan aset, hingga hasil kegiatan usaha dikelola dan dipertanggungjawabkan secara tepat.
"Melalui program AJB, Kejaksaan hadir tidak hanya dalam fungsi penegakan hukum, tetapi juga melalui upaya pencegahan, penerangan hukum, dan pendampingan sesuai kewenangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Kami ingin mendorong agar setiap kegiatan usaha desa dapat berjalan dengan baik, memiliki kepastian hukum, dan terhindar dari permasalahan hukum," ungkap Umi.
Ia menambahkan, penguatan tata kelola harus dilakukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Dengan demikian, pengelola BUMDes tidak hanya berorientasi pada keuntungan usaha, tetapi juga menjaga integritas dan tanggung jawab dalam mengelola aset serta keuangan desa.
Kepala Desa Purworejo, Suminto, menyambut baik penunjukan desanya sebagai lokasi pelaksanaan program AJB. Ia menyebut BUMDes Surya Indigo di desanya telah mengembangkan sejumlah unit usaha, mulai dari pasar desa, peternakan burung puyuh, sayuran hidroponik, produksi bata merah, hingga berbagai layanan masyarakat.
Suminto berharap program AJB dapat memberikan pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan agar pengelolaan BUMDes semakin berkembang. Ia juga mengharapkan dukungan permodalan untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas unit usaha yang telah berjalan.
"Kami berharap melalui program ini pembinaan terhadap BUMDes dapat terus dilakukan, sehingga menjadi motivasi bagi kami untuk mengembangkan usaha desa. Selama ini, pengembangan usaha masih mengandalkan modal yang tersedia. Karena itu, kami berharap ke depan ada dukungan dan penguatan permodalan agar BUMDes dapat terus tumbuh," ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, Nanda bersama rombongan turut meninjau sejumlah unit usaha BUMDes Surya Indigo. Peninjauan meliputi produksi bata merah, budidaya sayuran hidroponik, serta peternakan burung puyuh.
Berbagai unit usaha tersebut menjadi gambaran potensi ekonomi lokal yang dapat terus dikembangkan melalui pengelolaan BUMDes secara terarah dan berkelanjutan.
