LAMPUNG TIMUR – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, memimpin dialog strategis bersama masyarakat desa penyangga Taman Nasional Way Kambas (TNWK) guna merumuskan solusi permanen atas konflik gajah dan manusia yang telah berlangsung puluhan tahun. Pertemuan yang berlangsung di Kantor Balai TNWK pada Sabtu (24/1/2026) ini, dihadiri pula oleh Ketua DPRD Lampung, Pangdam II/Sriwijaya, dan Bupati Lampung Timur.
Dialog ini menjadi wadah bagi para kepala desa dan tokoh masyarakat untuk menyampaikan kondisi riil di lapangan, mulai dari tantangan geografis wilayah rawa hingga kebutuhan personel pengamanan malam hari.
Pagar Pengaman Sepanjang 70 Kilometer
Gubernur Mirza mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung bersama Pemerintah Pusat sedang mematangkan rencana pembangunan pagar pengaman (pembatas) sepanjang hampir 70 kilometer. Proyek ini merupakan instruksi langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto.
“Kami menyerap aspirasi warga untuk memastikan pembangunan pagar pengaman ini efektif secara jangka panjang. Kajian teknis sedang dilakukan secara mendalam karena kontur lahan yang beragam, mulai dari rawa hingga dataran rendah, agar tidak mengganggu pergerakan satwa namun tetap melindungi permukiman,” ujar Gubernur Mirza.
Pilot Project Konservasi Internasional
Gubernur juga menegaskan bahwa isu Way Kambas telah naik ke level internasional. Hal ini dibuktikan dengan masuknya TNWK sebagai pilot project dalam kerja sama konservasi antara Indonesia dan Kerajaan Inggris untuk 57 taman nasional.
“Presiden menilai konflik di Way Kambas sebagai persoalan mendesak. Saat bertemu Raja Charles III di London, isu ini dibahas secara khusus. Ini bukan sekadar membangun pagar, tapi bagian dari komitmen konservasi berkelanjutan yang diakui dunia,” tambah Mirza.
Sinergi Lintas Sektoral
Pertemuan tersebut juga melibatkan unsur TNI dan Pemerintah Daerah guna memastikan aspek keamanan dan sosial berjalan beriringan.
Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Kristomei Sianturi dan Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar menyatakan komitmen dukungan dari sisi pengamanan dan pengawasan anggaran.
Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah mengapresiasi perhatian pusat yang akan meringankan beban daerah dalam menangani dampak konflik yang selama ini dirasakan langsung oleh petani dan warga desa penyangga.
Pemerintah menjamin bahwa pembangunan infrastruktur pembatas ini akan dirancang ramah terhadap pergerakan satwa liar (wildlife friendly) untuk menjaga keseimbangan ekosistem tanpa mengorbankan keselamatan warga.
