SEKINCAU, LAMPUNG BARAT – Program unggulan nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lampung Barat tengah menjadi sorotan tajam. Bukan hanya karena porsi menu yang dinilai tidak memadai, namun juga adanya dugaan intimidasi yang dilakukan oleh oknum Kepala Dapur SPPG terhadap orang tua murid yang menyampaikan kritik di media sosial.
Kejadian ini bermula pada Kamis (15/1/2026), saat seorang orang tua murid di Kecamatan Sekincau mengunggah foto menu MBG ke status WhatsApp miliknya. Foto tersebut memperlihatkan nasi dengan lauk tempe, potongan kecil daging fillet, buah salak, serta irisan timun dan kol yang dinilai sangat minim untuk standar kecukupan gizi anak.
Dugaan Intimidasi Lewat Pesan Singkat Alih-alih menerima evaluasi konstruktif, orang tua murid tersebut justru mendapatkan pesan pribadi dari oknum yang mengaku sebagai Kepala Dapur SPPG. Pesan-pesan tersebut bernada arogan dan menekan, seperti: "Boleh mencari makanan di luar jika menurut anda kurang memuaskan" dan "Kalau tidak mau apa-apa mending diam, jangan buat SW (Status WhatsApp)".
Sikap anti-kritik ini dinilai melukai semangat transparansi program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Padahal, kebebasan berpendapat dan kontrol sosial masyarakat dilindungi secara konstitusional oleh Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945.
Respons Satgas MBG Lampung Barat Saat dikonfirmasi pada Jumat (16/1/2026), Satgas MBG Lampung Barat, Ahmad Haikami, menyatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan detail mengenai kejadian tersebut.
“Saya belum tahu infonya, saya cek dulu dengan Satgas Kecamatan Sekincau. Terima kasih,” ujar Ahmad Haikami singkat melalui pesan WhatsApp.
Jawaban ini memicu kekhawatiran publik mengenai efektivitas pengawasan Satgas di lapangan terhadap kualitas makanan yang dikonsumsi siswa setiap harinya.
Desakan Evaluasi Total Masyarakat dan pemerhati kebijakan publik mendesak agar Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, melalui Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, segera melakukan inspeksi mendadak (Sidak) terhadap operasional dapur SPPG di Sekincau.
Poin-poin desakan masyarakat meliputi:
Evaluasi Standar Gizi: Memastikan porsi dan kualitas menu sesuai dengan standar kesehatan anak.
Audit Penggunaan Anggaran: Memastikan anggaran negara terserap secara benar untuk kualitas makanan, bukan dikurangi.
Sanksi Etik: Mengevaluasi oknum petugas lapangan yang bersikap arogan dan melakukan intimidasi terhadap masyarakat.
Program Makan Bergizi Gratis adalah investasi masa depan untuk generasi bangsa, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, dan keterbukaan terhadap masukan masyarakat.
