Efisiensi Jadi Prioritas, Pemprov Lampung Siap Terapkan Kebijakan Rapat di Hotel.

 

Lampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyatakan kesiapan untuk menyesuaikan pelaksanaan kegiatan rapat di luar gedung pemerintahan, menyusul keluarnya kebijakan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mengizinkan kembali kegiatan pemerintah di hotel dan restoran.
+

Namun demikian, Pemprov Lampung menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan akan tetap mengedepankan efisiensi dan efektivitas anggaran, dengan memprioritaskan penggunaan fasilitas milik pemerintah daerah.

“Kami akan memastikan bahwa seluruh kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilaksanakan sesuai kebutuhan. Jika jumlah peserta besar dan kapasitas gedung tidak mencukupi, maka penggunaan hotel diperbolehkan,” ujar Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, pada Minggu 15 Juni 2025.

Marindo menambahkan, penggunaan hotel sebagai lokasi kegiatan bukan menjadi prioritas utama. Hanya jika kondisi mendesak dan gedung pemerintah tidak mencukupi, maka opsi tersebut akan diambil.

"Kalau kapasitas gedung masih mencukupi, ya kegiatan pemerintah lebih baik dilaksanakan di fasilitas milik pemerintah daerah,” tegasnya.

Terkait kebutuhan anggaran, Marindo menjelaskan bahwa setiap OPD akan menyusun rencana perubahan anggaran berdasarkan skala prioritas dan kondisi fiskal daerah. Rencana tersebut kemudian akan dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan dievaluasi oleh Kemendagri.

“Kita normatif karena kemampuan keuangan kita sedang tidak maksimal. Maka dalam menyusun perubahan ini, kita sangat selektif, efisien, dan efektif. Belum banyak kegiatan yang bersifat di hotel,” ujarnya.

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa pemerintah daerah kini diperbolehkan kembali menggelar rapat dan kegiatan di hotel sebagai bentuk dukungan terhadap sektor MICE.

Kebijakan Kemendagri yang

memperbolehkan rapat di hotel atau restoran bertujuan mendukung keberlangsungan sektor usaha Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE), yang sempat terpukul akibat kebijakan efisiensi anggaran selama beberapa bulan terakhir.