BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat sinergi strategis bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia guna membangun ekosistem dunia usaha yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan.
Langkah penguatan kerja sama tersebut dibahas saat Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menerima audiensi resmi dari jajaran pimpinan KPPU RI yang dipimpin langsung oleh Ketua KPPU RI, M. Fanshurullah Asa, di Rumah Dinas Mahan Agung, Bandar Lampung, Jumat (18/9/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Fanshurullah Asa menyampaikan sejumlah agenda krusial, salah satunya rencana penerapan instrumen analisis daftar periksa (checklist) kebijakan persaingan usaha yang melibatkan Pemprov Lampung serta pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.
"Jadi sebenarnya kita mau memberikan masukan ketika Pemda Provinsi maupun Kabupaten/Kota membuat peraturan, supaya dari awal tidak menyalahi prinsip persaingan usaha. KPPU sudah menyiapkan daftar periksa dengan 13 poin," ujar Fanshurullah.
Selain pencegahan regulasi anti-persaingan, KPPU juga memaparkan tren positif Indeks Persaingan Usaha (IPU) Provinsi Lampung. Pada tahun 2025, IPU Lampung tercatat menyentuh angka 5,04—mengalami kenaikan dibanding tahun 2024 yang berada di angka 4,98—sekaligus melampaui rata-rata IPU nasional sebesar 5,01.
"Kalau indeks persaingan usahanya tinggi, itu bisa menjadi daya tarik. Mau foreign direct investment atau investasi dari mana pun, silakan ke Lampung karena indeks persaingan usahanya bagus," jelasnya.
Fokus Hilirisasi Pertanian dan Rantai Pasok Aglomerasi
Menanggapi pemaparan tersebut, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa KPPU merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam mengawal stabilitas serta keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.
"KPPU adalah salah satu instrumen pemerintah yang sangat strategis, terutama dalam membantu kami melihat ekosistem dunia usaha dan persaingan usaha. Semuanya demi pertumbuhan ekonomi yang baik, stabil, tumbuh, dan sustain," tegas Gubernur Mirza.
Gubernur menjelaskan bahwa arah kebijakan pembangunan ekonomi Lampung difokuskan pada percepatan hilirisasi komoditas unggulan di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan. Nilai tambah dari komoditas lokal dinilai masih memiliki ruang besar untuk dimaksimalkan lewat industri pengolahan.
"Pemerintah, kami, nomor satu adalah bagaimana menjadikan Provinsi Lampung ini provinsi yang kompetitif dalam melakukan investasi untuk hilirisasi," tambahnya.
Lebih lanjut, Gubernur Mirza menyoroti keunggulan posisi geografis Lampung yang dilengkapi konektivitas logistik pelabuhan. Keunggulan tersebut menjadikan Lampung sangat ideal sebagai pusat aglomerasi industri dan rantai pasok (supply chain) yang dapat menopang kebutuhan komoditas hingga lima provinsi tetangga.
Audiensi ini diharapkan dapat mempererat koordinasi Pemprov Lampung dan KPPU RI dalam menyelaraskan regulasi daerah, mendorong masuknya investasi hilirisasi, serta memastikan persaingan usaha yang adil bagi para pelaku industri dan masyarakat.