BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus memacu akselerasi sektor perkebunan sebagai salah satu pilar utama penopang perekonomian daerah. Langkah strategis ini ditempuh melalui peningkatan volume produksi, penguatan produktivitas, perbaikan kualitas hasil panen, serta percepatan program hilirisasi guna memberikan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, Senin (31/8/2026).
Arah kebijakan tersebut disampaikan oleh Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Lukman Pura, saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Lampung dalam pelaksanaan Apel Mingguan di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
"PDRB menjadi salah satu tolak ukur tingkat kesejahteraan penduduk, sehingga pembangunan dan pengembangan pertanian, khususnya subsektor perkebunan, akan paralel dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lampung," ujar Lukman Pura menyampaikan amanat Gubernur.
Kontribusi PDRB dan Komoditas Unggulan Nasional
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Triwulan IV Tahun 2025, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberikan kontribusi dominan sebesar 28,35 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung. Dari angka tersebut, subsektor perkebunan secara khusus menyumbang porsi signifikan sebesar 7,32 persen.
Dalam mendukung visi RPJMD 2025–2029 yang memposisikan Lampung sebagai lumbung pangan nasional, capaian produksi tujuh komoditas utama perkebunan rakyat hingga Desember 2025 mencatatkan volume yang cukup besar:
Kopi Robusta: 125.578 ton (Peringkat 2 Nasional)
Lada: 14.615 ton (Peringkat 2 Nasional)
Tebu: 724.608 ton (Peringkat 2 Nasional)
Kelapa Sawit (CPO): 437.250 ton
Karet: 175.424 ton
Kelapa Dalam: 86.655 ton
Kakao: 49.109 ton
Urgensi Hilirisasi dan Penyerahan Tali Asih Purna Bakti
Gubernur mengidentifikasi tantangan utama saat ini berada pada dominasi penjualan produk mentah (raw material) di tingkat petani rakyat. Untuk itu, Pemprov Lampung mendorong penguatan kelembagaan petani, efisiensi rantai penyaluran komoditas langsung ke sektor industri, serta penyediaan fasilitas pengolahan bahan mentah menjadi produk setengah jadi maupun produk olahan siap pakai. Upaya ini membutuhkan kerja sama lintas sektor yang melibatkan dinas perindustrian, koperasi, pelaku usaha, hingga pemerintah kabupaten/kota.
Rangkaian apel mingguan tersebut turut diwarnai dengan agenda penyerahan tali asih dan santunan secara simbolis kepada 61 PNS yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) terhitung mulai 1 September 2026. Selain itu, bantuan santunan duka diserahkan kepada 5 keluarga ASN yang meninggal dunia serta 4 pasangan (suami/istri) ASN yang telah wafat sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi pengabdian kepada daerah.