LAHAT — Momen pelantikan 711 CPNS di Aula Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat diwarnai gelombang unjuk rasa. Sebanyak 600 warga Desa Banjarsari mengepung dan memadati halaman Kantor Pemkab Lahat pada Selasa (4/8/2026).
Aksi massa yang dikawal ketat oleh aparat Kepolisian dan Satpol PP Kabupaten Lahat ini dipicu oleh sengketa lahan berkepanjangan pada areal Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Bumi Gajah Gempita (BGG) yang tak kunjung menemukan titik terang.
Koordinator Aksi, Erwin, menegaskan bahwa warga menuntut Bupati dan Wakil Bupati Lahat untuk hadir secara langsung mendengarkan penderitaan masyarakat Desa Banjarsari.
"Selama 16 tahun kami merasa terzalimi karena persoalan ganti rugi lahan tak kunjung diselesaikan oleh pihak PT BGG. Lahan tersebut murni milik warga Desa Banjarsari. Kami mohon jangan kriminalisasi kami, petani bukan teroris yang harus ditekan," ujar Erwin dalam orasinya di halaman Kantor Pemda Lahat.
Soroti Pelanggaran UU Minerba hingga Desak Copot Ketua Tim Terpadu
Dalam aksi tersebut, para demonstran menyuarakan sejumlah tuntutan krusial. Selain meminta penghentian operasional PT BGG yang diduga melanggar Pasal 135 dan 136 Undang-Undang Minerba, warga juga mendesak pencopotan Rudi Thamrin dari jabatannya sebagai Ketua Tim Terpadu.
Ketegangan makin terasa saat beberapa warga, termasuk emak-emak, menyatakan kesiapannya untuk bermalam di kantor bupati apabila aspirasi mereka diabaikan.
3 Tuntutan Utama Aksi Warga Desa Banjarsari:
Penghentian Aktivitas PT BGG: Mendesak pembekuan operasional perusahaan tambang yang dinilai melanggar Pasal 135 dan 136 UU Minerba.
Penyelesaian Ganti Rugi Lahan: Menuntaskan sengketa lahan warga yang diduga dijual secara sepihak oleh oknum warga dari desa lain.
Evaluasi Tim Terpadu: Mendesak pencopotan Rudi Thamrin sebagai Ketua Tim Terpadu penyelesaian sengketa.
"Kami masyarakat bukan mengemis, Pemda Lahat wajib menegakkan aturan! Jika hari ini tidak ada keputusan dan titik terang, kami bertekad akan menginap dan bermalam di halaman kantor pemda," teriak Sulastri, salah seorang warga peserta aksi diiringi gema takbir massa.
Respon Bupati Lahat Bursah Zarnubi
Merespons gelombang aksi warga di tengah agenda pelantikan CPNS dan Sidang Paripurna, Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, mendatangi massa demonstran untuk menampung aspirasi secara langsung.
Bupati Bursah menyatakan bahwa pihak pemerintah daerah menerima seluruh dokumen tuntutan warga dan akan segera melakukan penelaahan mendalam bersama pihak-pihak terkait guna mencari solusi berkeadilan bagi masyarakat Desa Banjarsari.