BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus memperkuat tata kelola organisasi dan kinerja pemerintahan guna memastikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bekerja secara efektif, adaptif, terukur, dan patuh regulasi.
Upaya strategis tersebut dibahas dalam rapat Tata Organisasi Pemprov Lampung yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, di Ruang Kerja Sekda, Rabu (19/8/2026). Rapat turut dihadiri Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Marzuqi Sayuti, beserta jajaran.
Dalam arahannya, Sekdaprov Marindo mengibaratkan Biro Organisasi sebagai 'jantung organisasi' yang memegang peran sentral dalam mengawal jalannya roda pemerintahan daerah.
"Saya menganggap penting Biro Organisasi ini karena kita ini sebuah organisasi besar. Saya ingin Biro Organisasi berjalan di atas rel dengan teknologi yang modern, sehingga cepat, adaptif, dan agile," ujar Marindo.
Salah satu fokus utama yang ditekankan Marindo adalah peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Setelah berhasil menaikkan predikat dari B ke BB, Pemprov Lampung kini membidik capaian tertinggi.
"Target kita tetap A. Capaian BB adalah buah dari proses yang benar. Laporan akuntabilitas harus ditulis berdasarkan kisah nyata dari kinerja OPD yang sudah bekerja secara benar," tegasnya.
Untuk mengejar target tersebut, Marindo menginstruksikan Biro Organisasi memperkuat kolaborasi lintas sektor bersama Bappeda dan Inspektorat, terutama menyelaraskan pohon kinerja dengan RPJMD dan RPJMN serta memperketat tindak lanjut rekomendasi pengawasan.
Ia juga menegaskan bahwa penguatan SAKIP, Reformasi Birokrasi (RB), dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) merupakan instrumen utama untuk membangun kepercayaan publik (public trust).
"SAKIP dan RB itu modal untuk meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah daerah layak dipercayai. Ketika SAKIP sudah A dan berintegritas, masyarakat yakin uang pajak dikelola dengan baik," lanjut Marindo.
Di sisi pelayanan publik, meski Pemprov Lampung telah menembus posisi tiga besar nasional dalam penilaian Ombudsman RI, Marindo meminta jajarannya tidak cepat berpuas diri dan terus meminimalkan risiko maladministrasi. Pemanfaatan kanal pengaduan Lampung-in serta digitalisasi tata kelola berbasis database terintegrasi juga didorong sebagai instrumen utama pengambilan keputusan.