BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung melakukan akselerasi penguatan sektor agraria kerakyatan dengan mengintegrasikan inovasi teknologi hayati dan peningkatan mutu kapasitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat tapak. Langkah strategis ini direalisasikan melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) optimalisasi Pupuk Hayati Cair (PHC) di Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Lampung. Agenda ini dirancang secara khusus untuk menyatukan visi dan membekali ratusan penyuluh serta pendamping lapangan sebagai agen edukasi mandiri bagi para petani se-Provinsi Lampung.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, memaparkan bahwa postur perekonomian Bumi Ruwa Jurai sangat bergantung pada stabilitas sektor primer. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan tercatat mendominasi struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung dengan kontribusi mencapai 30 persen. Luasnya lahan produktif di wilayah ini menopang hajat hidup sekitar 5 juta jiwa yang mayoritas bergantung pada tiga komoditas utama nasional, yakni ubi kayu (singkong), padi, dan jagung. Oleh sebab itu, efisiensi biaya input produksi melalui pupuk organik cair menjadi kunci vital agar petani lokal mampu meraih margin keuntungan yang kompetitif.
Upaya Pemprov Lampung dalam mengembalikan kedaulatan ekonomi klaster bawah ini selaras dengan arah kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto yang mengacu pada mandat Pasal 33 UUD 1945. Melalui skema pemanfaatan PHC, struktur biaya operasional usaha tani dapat dipangkas secara signifikan. Target jangka panjang dari program ini adalah terciptanya kemandirian pupuk di tingkat desa, di mana para petani tidak lagi memiliki ketergantungan mutlak pada pupuk kimia subsidi, melainkan mampu memproduksi dan mengaplikasikan bahan organik cair secara swadaya.
"Program inovasi ini sangat krusial, tetapi yang jauh lebih esensial adalah bagaimana mentransfer nilai dan formula teknis dari Pupuk Hayati Cair ini kepada rekan-rekan pendamping serta penyuluh. Program ketahanan pangan sesedikit apa pun tidak akan pernah berjalan sukses tanpa dukungan penuh dari teman-teman di lapangan yang bersentuhan langsung dengan aktivitas harian masyarakat petani," tegas Gubernur Rahmat Mirzani Djausal di hadapan para peserta bimtek.
Di sisi lain, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (KPTPH) Provinsi Lampung, Elvira Umihanni, menegaskan komitmennya untuk mempercepat distribusi pengetahuan ini ke seluruh kabupaten dan kota guna mengamankan target tonase produksi daerah. Langkah ini mendapat dukungan penuh dari Kementerian Pertanian RI. Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian BPSDMP Kementan, Eko Nugroho, yang hadir dalam acara tersebut, mengapresiasi keaktifan Pemprov Lampung dalam mendukung empat fokus pangan nasional: swasembada beras, pangan bergizi, energi terbarukan berbasis pertanian, serta tata kelola air.
Kementan juga mendukung pergerakan daerah dengan memotong 145 regulasi pupuk yang rumit serta menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen sebesar Rp6.500 yang dikawal ketat bersama Perum Bulog melalui tim jemput tangan di lapangan. Lewat bimtek yang diikuti secara luring dan daring ini, kolaborasi instansi sektoral di Lampung diharapkan mampu memicu lahirnya gerakan pertanian organik yang berkelanjutan sekaligus mengamankan ketahanan pangan nasional.