BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung mempertegas komitmennya dalam merumuskan sasis kebijakan ekonomi yang berdampak langsung pada pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan. Melalui momentum Upacara Bulanan Bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang digelar di Lapangan Korpri, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, otoritas eksekutif menekankan bahwa indikator keberhasilan daerah tidak lagi sekadar bertumpu pada angka pertumbuhan makro, melainkan pada aspek inklusivitas pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
Dalam upacara strategis tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Lampung, M. Firsada, hadir mewakili pimpinan daerah, sementara Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Lampung, Letkol Laut (P) Irianto Kurniawan, bertindak sebagai inspektur upacara. Menatap paruh kedua tahun anggaran, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal lewat sambutan tertulisnya memaparkan sasis performa ekonomi finansial daerah yang solid, di mana Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung kini sukses menembus angka di atas Rp523 triliun. Capaian ini sekaligus memosisikan Lampung sebagai salah satu wilayah dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Sumatera.
Struktur fundamental perekonomian Bumi Ruwa Jurai tercatat masih ditopang secara dominan oleh sektor pertanian, yang menyumbang kontribusi masif sebesar 26,90 persen terhadap total PDRB daerah. Kinerja impresif sektor agronomi ini didorong oleh peningkatan volume produksi padi dan beras secara konsisten, yang kian memperkokoh status geopolitik Lampung sebagai lumbung pangan nasional penopang ibukota. Kendati demikian, tingginya modal ekonomi tersebut diwajibkan menjadi stimulus taktis untuk memacu penciptaan lapangan kerja baru, meningkatkan indeks kualitas sumber daya manusia (SDM), dan mengintervensi kantong-kantong kemiskinan secara tepat sasaran.
Guna menjaga stabilitas pertumbuhan tersebut, Pemprov Lampung memberikan apresiasi tinggi terhadap sasis pengamanan terpadu yang dijalankan oleh jajaran instansi vertikal, khususnya TNI Angkatan Laut. Pangkalan TNI AL Lampung dinilai berhasil menjaga kedaulatan logistik di jalur perairan, mendukung program ketahanan pangan pesisir, serta responsif dalam mitigasi penanggulangan bencana alam. Kolaborasi solid antara aparatur sipil negara (ASN) dengan unsur militer dan kepolisian ini dipandang sebagai prasyarat mutlak untuk menciptakan iklim investasi yang aman, kondusif, dan berkelanjutan di Provinsi Lampung.