LAMPUNG SELATAN – Sirkuit eksekusi program strategis nasional di tingkat tapak kini memasuki draf fase pengawasan mutu secara ketat. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bersama Korps Adhyaksa bergerak taktis melancarkan inspeksi mendadak lintas sektoral guna mengunci standardisasi operasional, sekaligus memastikan draf keamanan pangan dalam rantai distribusi pemenuhan gizi anak usia sekolah terbebas dari distorsi logistik.
Langkah preventif tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, bersama Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung, Danang Suryo Wibowo, melalui draf peninjauan lapangan komprehensif di Kecamatan Natar, Kamis (16/7/2026). Rombongan otoritas daerah menyisir sasis pelayanan dari hulu ke hilir, mulai dari dapur produksi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Candimas, hingga menyambak ruang kelas di SD Negeri 1 Candimas dan SMP Negeri 1 Natar.
“Kejaksaan bersama pemerintah daerah berdiri sebagai mitra strategis untuk mengawal penuh draf pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini. Kami turun langsung ke sasis ruang produksi dan sekolah guna memvalidasi bahwa seluruh menu yang dihidangkan kepada siswa diproduksi berdasarkan sasis standar operasional prosedur (SOP) yang rigid, higienis, dan tepat sasaran,” tegas Kajati Lampung Danang Suryo Wibowo secara rigid.
Anatomi Manajemen Mutu: Mengurai Rantai Pasok SPPG dan Evaluasi Menu
Dalam draf inspeksi menyeluruh tersebut, Bupati Egi bersama Kajati Danang—yang turut didampingi Ketua DPRD Lampung Selatan Erma Yusneli dan Kajari Lampung Selatan Suci Wijayanti—membedah sasis sistem tata laksana pengemasan serta ketepatan waktu distribusi (just-in-time delivery). Langkah pengawasan berkala ini diposisikan sebagai draf instrumen evaluasi makro kejaksaan di 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung demi mengunci kualitas Generasi Emas.
Berdasarkan hasil observasi faktual di lapangan, Bupati Radityo Egi Pratama mengungkapkan bahwa sasis operasional Program MBG di wilayah Lampung Selatan secara garis besar telah mengadopsi petunjuk teknis nasional dengan baik. Kendati demikian, otoritas eksekutif daerah tetap mengantongi sejumlah draf temuan minor pada sektor variasi menu dan fasilitas penyajian yang harus segera direspons oleh pengelola SPPG.
“Secara mayoritas akuntabilitas program sudah berjalan sesuai dengan koridor ketentuan negara. Namun, beberapa draf catatan minor di lapangan sudah kami formulasikan bersama Kajati dan Ketua DPRD. Pengelola SPPG diperintahkan secara taktis untuk segera menyodorkan draf evaluasi ini kepada pihak yayasan pengembang agar dilakukan perbaikan layanan tanpa menunda kalender akademik,” urai Bupati Radityo Egi.
Inovasi Gizi Daerah: Mendorong Adopsi Praktik Terbaik Lintas Wilayah
Guna mendongkrak sasis daya terima siswa terhadap menu sehat, Pemkab Lampung Selatan mendorong pengelola dapur gizi untuk melahirkan draf inovasi ragam pangan dengan mengadopsi praktik terbaik (best practices) dari daerah lain yang terbukti sukses. Diversifikasi bahan pangan lokal komoditas Lampung Selatan diposisikan sebagai sasis draf penguat nilai kalori yang seimbang bagi ketahanan fisik anak.
Sinergi ketat antara bupati, pimpinan parlemen daerah, dan institusi kejaksaan ini mematok draf komitmen yudisial bahwa intervensi anggaran negara pada pemenuhan gizi gratis tidak boleh dicemari oleh draf penurunan kualitas mutu makanan ataupun keterlambatan distribusi. Pengawasan berlapis ini diharapkan menjadi sasis cetak biru penegakan integritas program nasional, yang menempatkan aspek kesehatan anak sebagai hulu utama keberhasilan pembangunan daerah. (***)