BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan sukses mengukuhkan posisinya sebagai salah satu daerah dengan tata kelola keuangan terbaik di Provinsi Lampung. Kabupaten berlambang Khikit Jemani ini kembali berhasil mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Pencapaian prestisius ini menorehkan catatan bersejarah, di mana Pemkab Lampung Selatan mampu menjaga konsistensi potret bersih pengelolaan keuangan daerah selama 10 tahun atau satu dekade penuh secara berturut-turut.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo, kepada Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar. Prosesi penyerahan yang berlangsung khidmat ini digelar bersamaan dengan 14 pemerintah kabupaten/kota lainnya di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Jumat (29/5/2026).
Komitmen Bersama Mewujudkan Good Governance
Merespons keberhasilan mempertahankan capaian linear ini, Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemkab setempat. Menurutnya, prestasi satu dekade ini merupakan buah manis dari kerja keras, sinergi lintas sektor, dan komitmen kuat dalam menegakkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
“Alhamdulillah, Kabupaten Lampung Selatan kembali mendapatkan opini WTP dari BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang ke-10. Penghargaan ini bukan sekadar pencapaian administratif di atas kertas, melainkan sebuah manifestasi dari transparansi dan akuntabilitas publik,” ujar Bupati Radityo Egi Pratama.
Egi menambahkan, raihan WTP kesepuluh ini akan dijadikan sebagai stimulus dan dorongan moral untuk terus melahirkan inovasi baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Target utamanya adalah memastikan setiap rupiah di dalam APBD dialokasikan secara tepat sasaran untuk program pembangunan yang berkelanjutan.
“Tentunya ini menjadi motivasi besar buat kami untuk terus berinovasi, bagaimana memanfaatkan dan mengoptimalkan penggunaan keuangan negara demi kebermanfaatan masyarakat luas melalui program-program yang berdampak positif langsung ke bawah,” kata Egi menegaskan.
Optimalisasi Teknologi Informasi dan Penguatan Internal
Di sisi teknis, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Selatan, Rini Ariasih, memaparkan bahwa keberhasilan menjaga rekor WTP selama sepuluh tahun berturut-turut ditopang oleh tiga pilar utama. Pilar tersebut meliputi komitmen kuat pimpinan daerah, integrasi kerja seluruh perangkat daerah, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan secara berkala.
Selain itu, Rini menekankan bahwa langkah proaktif dalam memperketat sistem pengendalian internal serta kepatuhan penuh dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK menjadi faktor krusial yang menyelamatkan daerah dari potensi penyimpangan anggaran.
"Pemanfaatan teknologi informasi secara digital dalam sistem pengelolaan keuangan daerah juga turut mendukung terciptanya tata kelola yang jauh lebih efektif, efisien, dan akuntabel dari tahun ke tahun," urai Rini Ariasih.
Melalui raihan WTP kesepuluh ini, Pemkab Lampung Selatan di bawah komando Bupati Radityo Egi Pratama dan Wakil Bupati M. Syaiful Anwar membuktikan eksistensinya dalam menjaga kepercayaan publik, sekaligus mempertegas bahwa keterbukaan anggaran adalah harga mati dalam memajukan kesejahteraan masyarakat daerah. (***)
