BANDARLAMPUNG – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung untuk mengedepankan aspek perlindungan sosial bagi ratusan petani plasma di tengah proses pengusutan dugaan penyelewengan di PT Pemuka Sakti Manis Indah (PSMI).
Hal ini ditegaskan agar proses penegakan hukum yang berlangsung tidak memutus mata rantai penghasilan masyarakat yang bergantung pada kemitraan dengan perusahaan tebu tersebut, Rabu (15/04/2026).
Perlindungan Hajat Hidup Orang Banyak
Ketua Komisi I DPRD Lampung, Garinca Reza Pahlevi, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Kejaksaan dalam mengusut indikasi penyelewengan. Namun, ia menekankan bahwa proses tersebut harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampak ekonomi bagi warga yang tanahnya dimitrakan dengan perusahaan.
“Tercatat ada ratusan warga yang menggantungkan pendapatannya pada kemitraan ini. Kita mendukung Kejaksaan memproses hukum jika ditemukan indikasi penyelewengan, namun jangan sampai pengusutan ini berdampak pada penghasilan masyarakat yang terhambat,” tegas Garinca.
Menjaga Kondusivitas Iklim Investasi
Selain perlindungan petani, DPRD Lampung juga menggarisbawahi pentingnya menjaga iklim investasi di Lampung tetap kondusif. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan investasi sebagai motor penggerak ekonomi nasional.
Garinca berharap penegakan hukum tidak menciptakan ketidakpastian yang dapat mengganggu operasional perusahaan secara menyeluruh, sehingga investasi di daerah tetap stabil dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan.
Kesiapan Menampung Aspirasi Petani
Merespons rencana aksi unjuk rasa petani plasma PT PSMI dari Way Kanan yang dijadwalkan pada Kamis mendatang, DPRD Provinsi Lampung menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi dialog.
“Kami siap menerima aspirasi warga, baik melalui orasi maupun audiensi. Keluhan masyarakat akan kami dengarkan dan teruskan kepada pihak terkait guna mencari solusi terbaik,” tambahnya.
Harapan utama para petani adalah adanya jalan keluar agar operasional perusahaan tetap berjalan normal selama proses hukum berlangsung, sehingga hak ekonomi mereka tetap terpenuhi dan tidak terhenti di tengah jalan.
