WAY PANJI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan melakukan terobosan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 tingkat kecamatan. Tidak hanya menjadi wadah adu gagasan pembangunan, forum ini kini bertransformasi menjadi pusat layanan publik terpadu (One Stop Service) yang menjangkau langsung masyarakat di tingkat akar rumput.
Pada pelaksanaan Musrenbang di Gedung Olahraga Desa Sidereno, Kecamatan Way Panji, Jumat (6/2/2026), antusiasme warga memuncak. Lokasi acara berubah menjadi pusat aktivitas warga yang ingin menyelesaikan berbagai urusan administrasi tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke pusat pemerintahan di Kalianda.
Pendekatan Jemput Bola: Cepat, Mudah, dan Gratis
Integrasi layanan publik dalam forum perencanaan ini merupakan komitmen Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, untuk menghadirkan wajah birokrasi yang lebih humanis dan responsif.
Berbagai Layanan yang Tersedia di Lokasi Musrenbang:
Administrasi Kependudukan: Perekaman dan pencetakan KTP-el langsung jadi oleh Disdukcapil.
Kesehatan & Hewan: Pelayanan kesehatan umum oleh Puskesmas Way Panji dan vaksinasi rabies gratis oleh Puskeswan.
Pajak & Kendaraan: Pembayaran pajak daerah (BPPRD) dan layanan Samsat Keliling.
Literasi & Ekonomi: Perpustakaan keliling serta bazar produk UMKM lokal yang menggerakkan ekonomi desa.
“Bagaimana pelayanannya di sini? Mudah dan cepat, kan?” ujar Bupati Egi saat berdialog dan menyerahkan KTP-el secara simbolis kepada warga yang baru saja melakukan perekaman data.
Aspirasi Pembangunan Sejalan dengan Pelayanan Dasar
Respon positif datang dari masyarakat setempat. Harno, salah satu warga Way Panji, mengungkapkan bahwa kehadiran layanan terpadu ini sangat meringankan beban masyarakat, baik dari segi waktu maupun biaya.
“Sangat membantu sekali, kami jadi tidak perlu jauh-jauh ke kota. Apalagi semua layanannya gratis,” ungkapnya di sela-sela kegiatan.
Melalui pola Musrenbang terintegrasi ini, Pemkab Lampung Selatan memastikan dua target tercapai secara bersamaan: perencanaan pembangunan 2027 yang berkualitas berdasarkan aspirasi riil, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang tuntas di tempat. Inovasi ini diharapkan menjadi standar baru dalam setiap kegiatan pemerintahan di wilayah Lampung Selatan.
