Pesisir Barat - Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggelar agenda koordinasi optimalisasi penerimaan pajak hotel sebagai langkah strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Bupati Lantai 5, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Rabu (21/01).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Pesisir Barat dan dihadiri oleh jajaran perangkat daerah terkait. Dalam arahannya, Bupati menegaskan pentingnya penguatan tata kelola pajak hotel seiring dengan meningkatnya aktivitas pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat. Menurutnya, optimalisasi pajak hotel merupakan instrumen penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah serta mendukung keberlanjutan pembangunan.
Kepala Bapenda Pesisir Barat, Henri Dunan, S.E., menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah teknis guna meningkatkan efektivitas pemungutan pajak hotel. Upaya tersebut meliputi penguatan sistem pengawasan, validasi data lapangan, serta penyiapan sumber daya manusia bersertifikat seperti tenaga pemeriksa pajak dan juru sita, agar pengelolaan pajak berjalan profesional dan akuntabel.
Agenda koordinasi ini juga dihadiri oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Armen Qodar, S.P., M.M., Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Cahyadi Muis, S.IP., serta Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Barat Unzir, S.P. Kehadiran para pejabat tersebut bertujuan memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah.
Selain penguatan internal, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat turut menjalin kolaborasi dengan KPP Pratama, BPKP, DPMPTSP, Inspektorat, Satpol PP, serta para camat untuk membentuk tim terpadu yang fokus pada optimalisasi pajak hotel dan pajak daerah lainnya.
Bupati Pesisir Barat juga mengimbau seluruh pelaku usaha hotel, penginapan, dan restoran agar mematuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak dinilai memiliki peran strategis dalam meningkatkan PAD serta menopang percepatan pembangunan daerah.
Melalui upaya kolaboratif dan penguatan tata kelola tersebut, Pemkab Pesisir Barat optimistis pajak hotel dapat menjadi salah satu penopang utama PAD tahun 2026, sekaligus mendorong pembangunan daerah menuju arah yang lebih maju dan berdaya saing. (*)
